Subjudul
Semakin luasnya digitalisasi pemerintahan diimbangi dengan penguatan keamanan sistem hingga pemerintah kabupaten dan kota.
SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk meningkatkan keamanan layanan pemerintahan digital.
Penguatan kolaborasi dibahas ketika jajaran BSSN bertemu Pemprov Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat, 21 Agustus 2026. Pemerintah daerah menempatkan keamanan siber sebagai salah satu tantangan utama dalam ekspansi pemerintahan digital.
Transformasi digital memang menawarkan pelayanan lebih cepat dan efisien. Namun semakin banyak data dan proses administrasi berpindah ke sistem elektronik, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan infrastruktur, akun, jaringan dan informasi masyarakat.
Karena itu, penguatan digitalisasi tanpa pertahanan siber akan menghasilkan kerentanan baru.
Kolaborasi dengan BSSN direncanakan tidak berhenti pada level pemerintah provinsi, melainkan diperluas ke pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan lintas daerah penting karena keamanan sistem pemerintahan saling terhubung. Titik lemah pada satu institusi dapat menimbulkan gangguan pada layanan yang bergantung pada pertukaran data antarsistem.
Langkah Jawa Tengah menunjukkan transformasi digital mulai ditempatkan bersama aspek keamanan, bukan sebagai agenda terpisah. Tahap berikutnya perlu berfokus pada peningkatan kapasitas SDM, respons insiden, audit sistem dan penguatan budaya keamanan informasi di setiap perangkat daerah.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya sederhana: masyarakat memperoleh layanan digital yang semakin mudah tanpa harus mengorbankan keamanan datanya.